“Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp15,18 triliun atau 28,4 persen dari pagu anggaran. Belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp5,03 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,15 triliun,” katanya.
Dia mengatakan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp3,44 triliun (68,3%) serta belanja barang sebesar Rp1,40 triliun (27,8%). TKD sendiri sebagian besar dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp7,47 triliun atau 73,6 persen dari total TKD.
Sementara itu, kontribusi TKD terhadap realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp10,15 triliun atau 78,9 persen dari total pendapatan daerah yang mencapai Rp12,85 triliun.
“Fakta ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih rendah. Belanja daerah tercatat sebesar Rp7,34 triliun atau 15,3 persen dari pagu anggaran dan mengalami sedikit kontraksi sebesar 0,1 persen secara tahunan,” tuturnya.
Kemudian dalam sektor pembiayaan usaha, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga April 2025 mencapai Rp5,12 triliun. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi penerima utama dengan nilai Rp2,42 triliun, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp1,72 triliun, serta sektor lainnya Rp0,99 triliun.
“KUR untuk usaha mikro mendominasi dengan penyaluran mencapai Rp2,95 triliun. Usaha mikro paling banyak disalurkan untuk sektor perdagangan (Rp28,95 miliar), pertanian (Rp274 miliar), perikanan (Rp172,50 miliar), dan sektor lainnya (Rp137,50 miliar),” ucapnya.
