MAKASSAR, FAJAR — Banjir dan keruasakan infrastruktur jadi atensi dewan. Perlu keseriusan untuk menangani.
DPRD Kota Makassar menilai persoalan klasik ini belum tuntas. Mulai dari infrastruktur rusak, kesehatan masyarakat, hingga banjir di wilayah rawan. Masalah ini diungkapkan dalam rapat paripurna, Selasa, 6 Mei 2025.
Rapat ini menjadi momentum penyampaian hasil reses kedua. Kemudian dilanjutkan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2024.
Ketua DPRD Makassar Supratman menegaskan aduan masyarakat dari lima daerah pemilihan (dapil) relatif serupa. Terutama mengenai kerusakan infrastruktur jalan pascamusim hujan.
“Banyak jalan rusak, terutama paving block yang sudah tidak layak. Ini jadi catatan penting untuk pemerintah kota,” kata Supratman.
Ia juga menyoroti meningkatnya kebutuhan akan jaminan kesehatan. Banyak warga, sebutnya, tidak lagi mampu membayar iuran BPJS. “Pemerintah perlu lebih selektif dan cermat dalam menyalurkan bantuan sosial seperti PKH,” tambahnya.
Salah satu isu krusial lainnya adalah banjir di Kecamatan Manggala. Supratman menilai pembangunan waduk di Blok 10 menjadi solusi strategis untuk menampung limpahan air dari Kabupaten Gowa.
“Kalau tidak ada waduk, Kecamatan Manggala akan tetap banjir meski tidak diguyur hujan langsung. Air kiriman dari Gowa itu yang harus dikendalikan,” jelasnya.
Juru bicara Dapil Makassar 1, Fahrizal Arrahman Husain, melaporkan temuan lapangan yang tak jauh berbeda. Seperti jalan rusak, kurangnya lampu penerangan, drainase buruk, serta minimnya fasilitas kesehatan.
