Podium: Hasrullah
DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan tengah bersiap menggelar musyawarah daerah (musda) pada pertengahan tahun ini. Meskipun partai berlambang pohon beringin ini memiliki banyak kader yang berkompeten, hingga saat ini baru enam nama yang santer disebut-sebut berpotensi maju sebagai ketua untuk periode 2025-2030.
Keenam kader tersebut adalah Taufan Pawe, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel periode 2020-2025; Ilham Arief Sirajuddin, mantan Wali Kota Makassar; Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar; Adnan Purichta Ichsan, mantan Bupati Gowa; Andi Ina Kartika Sari, Bupati Barru; dan Indah Putri Indrayani, mantan Bupati Luwu Utara.
Untuk menjadi calon pimpinan Partai Golkar, seorang kader tidak asal nyelonong. Golkar memiliki mekanisme internal yang disebut PDLT, singkatan dari prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. PDLT berfungsi sebagai alat deteksi dan saringan khusus untuk menyeleksi kader yang layak memimpin partai beserta jajaran pengurusnya.
Meskipun merupakan alat deteksi dan seleksi, PDLT bukanlah sesuatu yang kaku. Dinamika internal partai dapat membuatnya menjadi lebih ketat atau justru lebih lentur. Hal ini bergantung pada respons internal terhadap perkembangan situasi, baik sebelum maupun saat musda berlangsung.
Dalam proses deteksi dan seleksi calon pemimpin Partai Golkar, tak dapat dipungkiri munculnya praktik “politik patron klien” yang akan menjadi dinamika tersendiri, bahkan berpotensi menjadi faktor penentu.
Seperti pada Musda Golkar Sulsel tahun 2020, Taufan Pawe terpilih secara aklamasi melalui arahan dari DPP Partai Golkar. Jika musda berjalan tanpa arahan tersebut, kemungkinan besar Hamka B Kady yang akan terpilih. Karena di atas kertas, dia mendapatkan dukungan hampir mayoritas dari DPD II Golkar se-Sulsel.
Politik patron klien ini erat kaitannya dengan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, setiap kader partai yang berkeinginan maju sebagai ketua DPD Golkar harus memiliki relasi dengan pihak yang memiliki kekuasaan, baik di internal partai maupun di pemerintahan. (*/)
