FAJAR, BELOPA– Sinergi dan koordinasi antara kepala desa, camat, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat kemajuan Kabupaten Luwu. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang lebih terarah dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Bupati Luwu, H. Patahudding, menegaskan pentingnya peran kepala desa dalam menjaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ia mengingatkan agar program kerja pemerintah desa harus selaras dengan kebijakan pemerintah kabupaten.
“Program kerja desa harus disinkronkan dengan program pemerintah kabupaten,” ujar Patahudding dalam Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Bupati Luwu bersama Kepala Desa se-Kabupaten Luwu, yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Aula Rumah Jabatan Bupati Luwu, Minggu (23/3/2025).
Rapat koordinasi ini merupakan pertemuan perdana Bupati Patahudding dengan para kepala desa pasca pelantikan. Forum ini dimanfaatkan untuk berbagi masukan guna menyelaraskan program pembangunan dari tingkat kabupaten hingga desa.
Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Kependudukan
Meski menghadapi kendala aturan efisiensi anggaran secara nasional, Patahudding memastikan bahwa program kerja lima tahunnya bersama Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak tetap berjalan.
“Kita upayakan program-program utama tetap terealisasi, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam waktu dekat, kita juga akan meluncurkan E-KTP berbasis kecamatan dan meningkatkan pelayanan kependudukan bagi masyarakat Walmas dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik di Walenrang,” jelasnya.
Sebagai Ketua Partai Golkar Luwu, Patahudding mengingatkan kepala desa untuk berhati-hati dalam mengelola dana desa. Ia menegaskan tidak ingin ada kepala desa yang bermasalah, terutama terkait bantuan bagi masyarakat miskin.
“Jaga diri baik-baik. Saya tidak mau ada kepala desa yang tersangkut masalah hukum, apalagi terkait dana bantuan untuk masyarakat miskin,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Patahudding juga menyoroti pentingnya kebersihan lingkungan. Ia menegaskan bahwa desa maupun kecamatan harus memiliki program pengelolaan sampah yang baik.
“Saya tidak akan memberikan bantuan kepada desa yang lingkungannya kotor. Bukan hanya desa, kecamatan juga harus bersih,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Patahudding meminta para kepala desa untuk membangun kerja sama yang baik dengan camat serta menjaga budaya Sipakalebbi (saling menghargai) dan Sipakainge (saling mengingatkan).
Kepala Dinas DPMD, Kasmaruddin dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
“Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa serta sinkronisasi perencanaan pembangunan desa tahun 2025,” tutupnya. (shd/*)
