Lebih lanjut, Darmawangsyah menekankan agar SKPD memiliki pemahaman yang jelas mengenai implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Ia meminta Bapenda dan BPKD untuk menindaklanjuti setiap kendala yang ada seiring dengan pengembangan transaksi elektronik di Gowa.
“Terima kasih atas evaluasi dan dukungan yang diberikan kepada daerah khususnya dalam mendukung pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta untuk meningkatkan capaian target pendapatan daerah,” ujarnya.
Sementara, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulsel, Ricky Satria menyampaikan pihaknya hanya memilih tiga daerah dalam pelaksanaan High Level Meeting TP2DD, salah satunya Kabupaten Gowa, sebagai upaya untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama dalam implementasi pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai.
“Pemilihan Gowa sebagai salah satu daerah yang terlibat dalam program ini tidak terlepas dari beberapa faktor. Seperti keberadaan bank, jumlah penduduk yang cukup besar, serta penggunaan smartphone yang tinggi. Semua faktor ini mendukung akselerasi digitalisasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat, pemerintah daerah, dan perekonomian secara keseluruhan,” ujar Ricky.
Ricky juga menyebut, bahwa transaksi digital di Gowa harus terus didorong khususnya di sektor PBB maupun berbagai macam retribusi agar pendapatan daerah terlihat jelas mengalami kenaikan.
“Transaksi yang bisa ditingkatkan, PBB, retribusi. Kalau potensialnya jika melihat dari data itu karena retribusi di Gowa sebagian besar masih tunai seperti retribusi keamanan, kebersihan, daerah wisata dan parkir. Ketika ini sudah digital, maka yang lainnya akan ikut digital, termasuk para pelaku UMKM kita terlebih masyarakat cenderung membayar pakai hp,” jelasnya.
