“Mereka semua telah melalui tahapan perekrutan, ini termasuk pengisian DRH. Namun dengan adanya edaran Menpan-RB mereka semua merasa tidak nyaman.Inilah kemudian kami suarakan pada kesempatan ini,” lanjutnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, mengungkapkan, kalau beberapa waktu ini dirinya kerap kali mendapatkan keluhan terkait Surat Edaran Menpan-RB tersebut, yang pastinya sebagai Anggota Komisi II bersama para Pimpinan akan melakukan evaluasi terkait Surat Edaran tersebut.
“Insyaa Allah kami bersama Pimpinan telah berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap surat edaran tersebut, termasuk dalam waktu dekat kami sudah agendakan untuk melakukan RDP terkait hal itu agar bisa dilakukan pembaharuan, dan menemukan solusi terbai yang tidak merugikan semua pihak,” ungkap Taufan.
Taufan menjelaskan, kalau dirinya sepakat jika kemudian ada Pemerintah Daerah yang dianggap siap melakukan pengangkatan CPNS dan PPPK, maka segera melaksanakan pengangkatan. Sementara Pemerintah Daerah yang mungkin belum siap, baik dari sisi penganggaran atau kesiapan administrasi lainnya, maka bisa diberi waktu paling lambat Maret 2026 untuk bisa merampungkan itu semua.
“Saya fikir, kita memang harus cari formula yang tepat terkait Surat Edaran tersebut, kalau memang daerah sudah siap dan secara anggaran mereka mampu kenapa tidak kita berikan ruang untuk melakukan pengangkatan, jangan ditunda. Namun jika memang masih butuh waktu perbaikan, maka bisa kita berikan ruang maksimal hingga Maret 2026 untuk melakukan pengangkatan tersebut,” tegasnya.
