Begitu juga soal kebijakan pusat terkait efisiensi anggaran. Menurut bupati berlatar pengusaha ini, sejak dahulu melakukan efisiensi anggaran sehingga program kegiatan itu lebih efektif dan tepat sasaran. “Kalau tidak melakukan efisiensi, kita tidak bisa membangun Gedung Pinisi, Pantai Merpati, dan Pasar Sentral,” bebernya.
Sementara itu, Ketua DPRD Umy Asyiatun Khadijah menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD merupakan amanah konstitusi dari peraturan perundang-undangan. “Konsultasi publik ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam menyusun RPJMD. Kita membuka ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, kritik, dan saran, guna menyempurnakan rancangan awal RPJMD ini,” ungkapnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD kata Umy memiliki peran dalam memastikan RPJMD benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, serta sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi. “Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal proses ini agar RPJMD Kabupaten Bulukumba 2025-2030 dapat menjadi pedoman yang realistis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Anggota DPRD Provinsi, Patudangi meminta pemda untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. Dia berharap RPJMD nantinya lebih menyesuaikan dengan program provinsi dan program Asta Cita Presiden. “Pada intinya, kami sebagai anggota DPRD provinsi siap mengawal program pemerintah daerah sesuai tanggungjawab kami,” ungkap Patudangi. (mg02)
