FAJAR, MAKASSAR– Pemerintah Kota Makassar (Pemkot) merencanakan penerapan program iuran sampah gratis secara bertahap, dimulai dari warga miskin ekstrem. Sementara itu, iuran sampah untuk kategori komersial dan industri akan dinaikkan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan, program ini akan diimplementasikan setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 disahkan. “Program sampah gratis ini akan kita mulai dengan memprioritaskan warga miskin ekstrem,” ujarnya saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Balai Kota Makassar, kemarin.
Appi sapaan Munafri meminta lurah, camat, serta ketua RT/RW untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. “Pak lurah, tolong sampaikan kepada warga bahwa pembayaran iuran sampah gratis akan dimulai dari kelompok miskin ekstrem,” pesannya.
Menurutnya, program ini memerlukan kajian mendalam untuk merumuskan tarif iuran yang tepat sasaran. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan menghitung ulang rasio pembayaran sampah dari bangunan komersial sebagai bagian dari upaya efisiensi.
“Kami akan menaikkan kategori iuran dari miskin ekstrem secara bertahap agar lebih maksimal. Rumah tangga tertentu akan dijadikan objek pembayaran sampah gratis,” jelasnya.
Munafri juga menegaskan, iuran sampah untuk hotel dan restoran akan tetap diberlakukan. “Kami akan mengambil dari sektor tersebut untuk menutupi biaya, sehingga retribusi sampah tetap berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.
Plt Kepala DLH Makassar, Ferdi Mochtar mengatakan, saat ini pihaknya bersama tim transisi terus berkoordinasi terkait program iuran sampah gratis ini. Termasuk menghitung terkait rencana kenaikan iuran sampah komersil. “Jadi akan dihitung dengan sistem kubikasi dan volume sampah yang dihasilkan, pada kelompok unit usaha bisnis dan industri,” ungkapnya. (mum/ham)
