Saya tidak mendengar ada keluhan dari panitia dan peserta mengenai fasilitas yang tersedia. Soal kesulitan, selalu ada, khususnya dalam koordinasi antara Panitia Pusat dan Panitia daerah, karena beberapa detil terkadang berubah sesuai dinamika. Tetapi ini hal biasa. Sejak menjadi Sekjen pada tahun 2008 dan terlibat intensif dalam kepanitiaan, hal seperti itu lumrah. Untung saja teman-teman di Panitia Pusat sudah menjadi pelaksana berkali-kali, jadi sudah faham dan memaklumi. Kordinasi selalu menjadi tantangan sampai menit-menit terakhir pelaksanaan, baik untuk seminar maupun untuk Puncak Acara HPN.
Soal biaya; karena sudah ada MoU antara PWI Pusat dan Pemprov Kalsel dalam hal ini Dinas Kominfo, seluruh pembiayaan ditanggung Pemprov Kalsel.
Apakah sukses HPN 2025 bisa jadi pendorong terjadinya konsilidasi di tubuh PWI Pusat? “Wah tidak tahu juga. Kami sebagai PWI Pusat yang sah, yang memiliki SK Kemenkumham nomer AHU-0000946.01.08.AH. Tahun 2024 tanggal 9 Juli 2024, selalu terbuka untuk rekonsiliasi. Tidak tahu bagaimana kubu sebelah yang mengatakan ingin rekonsiliasi tetapi terus membuat pemberitaan buruk cenderung fitnah atas kegiatan kami,” jelasnya.
Sedang Bambang Sadono menilai, PWI masih eksis, baik bagi anggota, pemerintah, maupun masyarakat. Karena itu para elite yang sekarang bertengkar seharusnya malu, dan bertanggung jawab atas morosotnya citra organisasi.
PWI harus bersatu, siapapun yang merasa pemimpin PWI saat ini, harus segera mencari jalan kembali organisasi ini di tengah masyarakat, khususnya komunitas profesi jurnalistik. Jangan ego masing-masing menjadikan organisasi jadi bahan cemoohan.
