FAJAR, MAKASSAR — Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, menilai Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pemerintah Kota Makassar yang rencananya digelar di Bali pada 7 Februari 2025 sebagai langkah yang tidak efisien.
Legislator Demokrat ini menyarankan agar kegiatan tersebut dilaksanakan di Makassar, sejalan dengan instruksi Presiden RI untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Menurut Tri Sulkarnain, Rakorsus yang diselenggarakan di luar daerah tidak hanya membebani anggaran, tetapi juga kurang relevan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif.
“Yang pertama, apakah pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengindahkan instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas? Ini Rakersus, kenapa mesti diadakan di Bali? Kenapa tidak di Makassar saja?” ujarnya.
Selain itu, Wakil Ketua Fraksi Muli DPRD Makassar ini juga menekankan pentingnya keterlibatan tim transisi Wali Kota terpilih dalam Rakorsus tersebut. Hal ini bertujuan agar pembahasan mengenai Visi Misi serta program kerja yang masuk dalam RPJMD Kota Makassar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.
“Kami dari partai pengusung pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia) juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintahan Pak Danny Pomanto. Tentu yang baik akan kami teruskan, dan yang kurang baik akan dievaluasi,” ucapnya.
Sekretaris Pemuda Pancasila Sulsel ini juga menekankan bahwa hal-hal yang perlu dibahas dalam Rakersus tersebut yakni sisa kas daerah Kota Makassar, termasuk Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2023 dan 2024, sejauh mana serapan anggaran telah dilakukan dan alasan di balik anggaran yang belum terserap.
