Menurutnya, Kondisi pesisir semakin memperburuk keadaan karena sering terjadi banjir akibat kombinasi air pasang dari laut dan hujan deras yang turun secara bersamaan. Terkait upaya normalisasi, Muslim menegaskan bahwa kewenangan berada di tangan Balai Besar Pompengan Jeneberang.
“Harus normalisasi, karena bentang sungai sudah rusak. Daya tampung sungai tidak mampu lagi menampung air yang datang dari langit dan laut. Mau dialihkan ke mana debit airnya? Sementara sedimen lebih tinggi daripada air yang mau dialirkan. Akibatnya, air meluap ke jalan dan rumah penduduk,” jelasnya.
Menanggapi laporan warga tentang tanggul yang jebol, Muslim menyebut bahwa hal ini sudah beberapa kali dibahas dalam rapat. “Itu memang tanggung jawab Balai Besar Pompengan Jeneberang. Namun, pemerintah daerah melalui instansi teknis tetap melakukan komunikasi yang intens dengan pihak balai,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain berkomunikasi dengan pihak balai, pemerintah daerah juga telah mengambil langkah lain. “DPRD dan pemerintah daerah melalui instansi teknis seperti PU sudah berkomunikasi dan menyurat ke Kementerian untuk mencari solusi atas masalah ini,” pungkasnya. (bso)
