FAJAR, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menegaskan komitmennya untuk meninggalkan warisan anggaran yang sehat dan bebas utang bagi pemimpin baru. Ia memastikan, hingga akhir masa jabatannya, tidak akan ada beban utang yang ditinggalkan untuk Pemkot Makassar.
Selama memimpin, Danny selalu memastikan kesiapan anggaran sebelum meluncurkan program kerja. Ia juga menekankan pentingnya transparansi keuangan melalui penerapan program smart city, yang memungkinkan pengelolaan anggaran lebih efektif dan akuntabel.
“Insyaallah, di akhir jabatan saya, tidak ada utang pemkot. Semua program sudah memiliki anggaran yang jelas,” ujar Danny.
Selain itu, Pemkot Makassar secara konsisten menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Menurut Danny, rekomendasi tersebut tidak hanya menjadi pedoman pembenahan keuangan, tetapi juga berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami jadikan temuan BPK sebagai alat untuk memperbaiki tata kelola anggaran. Banyak rekomendasi yang dilaksanakan dan hasilnya mendongkrak PAD. Dengan smart city, semua program berjalan lebih baik dan transparan, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Dakhlan, juga memastikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu menyesuaikan anggaran dalam setiap penyusunan program kerja. Bahkan, Makassar diproyeksikan memiliki sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) berkisar Rp100 miliar lebih pada 2024.
