Di awal 2025, BKPSDM kembali memeriksa beberapa ASN atas dugaan pelanggaran. Salah satu di antaranya adalah mantan kepala dinas yang diperiksa terkait rekomendasi dari BKN atas dugaan pelanggaran netralitas ASN dan meninggalkan pekerjaan tanpa izin.
“Ada juga lurah dan salah satu sekretaris dinas yang kami periksa, tetapi hingga saat ini belum ada keputusan terkait sanksi,” ungkap Kepala BKPSDM Makassar, Akhmad Namsum. (mum/lin)
