Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 15 November 2024 mencapai Rp15,20 triliun kepada 280.142 debitur. Penyaluran KUR terbesar diarahkan ke sektor pertanian (Rp6,94 triliun atau 45,62%) dan sektor perdagangan (Rp5,15 triliun atau 33,89%).
“Kami terus mendorong percepatan penyaluran kredit UMKM agar mencakup lebih banyak pelaku usaha. Ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung kemandirian ekonomi daerah,” ujarnya.
Salah satu tantangan utama di Sulsel adalah backlog perumahan. Untuk mengatasinya, OJK dan perbankan mendorong pemanfaatan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai solusi pembiayaan yang inklusif. Penyaluran KPR di Sulawesi Selatan hingga Oktober 2024 mencapai Rp27,41 triliun atau tumbuh 15,43% secara tahunan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun. Penyaluran KPR didominasi wilayah perkotaan seperti Makassar, Parepare, dan Palopo.
Sektor pembiayaan kendaraan bermotor juga mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 9,85% secara tahunan, dengan total penyaluran mencapai Rp17,84 triliun. Sementara itu, industri keuangan non-bank (IKNB) turut menunjukkan perkembangan positif, di antaranya. Perusahaan pembiayaan tumbuh 12,57%, pergadaian meningkat 26,98%, modal ventura naik 2,94%, total aset dana pensiun bertambah 19,25%, fintech peer-to-peer lending tumbuh 59,80%, menjangkau hampir 500 ribu peminjam aktif.
Hingga Oktober 2024, jumlah Single Investor Identification (SID) di Sulsel tumbuh 29,62% secara tahunan. Kepemilikan saham didominasi oleh pegawai swasta (38.271 rekening), pelajar (32.120 rekening), dan pengusaha (17.671 rekening), dengan investor berusia 18–25 tahun sebagai segmen terbesar.
