“Ada banyak jenderal polisi yang kredibel yang mau membawa kepolisian jadi lembaga berwibawa dan bersikap profesional. Kan, kita tidak mau melihat polisi terlibat dalam intervensi politik seperti Orba,” sambungnya.
Aktivis HAM itu menyatakan, sempat menaruh harapan bahwa Pilkada ini menjadi cermin bahwa Pemilu di Indonesia kembali berintegritas. Namun, pada kenyataannya hal itu belum terwujud.
Hal ini tecermin dalam sikap pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto yang terang-terangan berpihak kepada kandidat politik tertentu. Termasuk, keterlibatan Jokowi dalam mengamankan kekuasaannya usai purna tugas sebagai Presiden, dengan menggerakkan “partai cokelat” atau aparat kepolisian untuk memenangkan kandidat yang didukung di Pilkada.
“Dengan demikian pengaruh-pengaruh yang bisa dimainkan oleh Jokowi dan juga Prabowo itu bisa mengurangi integritas. Salah satu yang paling mencolok adalah dengan peran “partai coklat”. Ini bukan cokelat Silverqueen, dan lain-lain. Ini adalah sindiran untuk lihat kepolisian yang dipandang tidak netral di dalam kontestasi pemilu sejak pemilihan presiden yang kemarin,” pungkasnya. (jpg/zuk)
