FAJAR, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pertumbuhan penyaluran kredit di Sulsel yang mencapai Rp163,29 triliun per September 2024. Angka ini tumbuh 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang berada di posisi Rp152,75 triliun.
Rasio kredit bermasalah (NPL) juga tetap terjaga di level 2,91%, jauh di bawah ambang batas 5%, menunjukkan stabilitas sistem keuangan di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp133,76 triliun. Rasio intermediasi perbankan (LDR) yang mencapai 124,35% mencerminkan perbankan di Sulsel sangat aktif dalam menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi.
Dari total kredit yang disalurkan, lebih dari separuhnya atau sekitar Rp89,78 triliun dialokasikan untuk sektor produktif, mencatat pertumbuhan 4,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit untuk sektor konsumtif juga menunjukkan pertumbuhan tertinggi hingga 10,19%, mencapai Rp73,51 triliun.
Jika dirinci, sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi dengan penyaluran kredit sebesar Rp38,69 triliun atau 23,69% dari total kredit. Disusul sektor pemilikan peralatan rumah tangga lainnya sebesar Rp28,78 triliun.
Tiga sektor lain yang turut mendapat porsi besar adalah kredit untuk pemilikan rumah tinggal Rp25,07 triliun. Kredit bukan lapangan usaha lainnya Rp16,19 triliun, dan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan Rp13,86 triliun
Namun, rasio kredit bermasalah di sektor produktif tercatat lebih tinggi di angka 3,95%, dibandingkan sektor konsumtif yang hanya 1,58%. Penyaluran kredit di Sulsel paling banyak terserap di Kota Makassar dengan nilai Rp84,87 triliun atau 53% dari total realisasi. Disusul wilayah lainnya Kota Palopo Rp10,75 triliun, Parepare: Rp8,41 triliun, Bulukumba Rp5,64 triliun, dan Bone: Rp5,56 triliun
