Namun, beberapa wilayah mencatatkan tingkat kredit bermasalah yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Kabupaten Takalar menjadi yang tertinggi dengan NPL mencapai 9,21%. Hal ini dipicu oleh tantangan yang dihadapi para pengusaha perikanan yang pendapatannya tidak sesuai harapan, sehingga mereka kesulitan membayar cicilan kredit.
Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman mengatakan, dari total realisasi kredit, lebih dari setengahnya tersalurkan pada sektor produktif atau mencapai Rp89,78 triliun. Angkanya tumbuh 4,35% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan kredit untuk sektor konsumtif sebesar Rp73,51 triliun, tumbuh paling tinggi mencapai 10,19%. Jika dirinci per sektor ekonomi, perdagangan besar dan eceran mendapatkan porsi kredit paling besar mencapai Rp38,69 triliun per September 2024, atau mencakup 23,69% dari total penyaluran. Kemudian kredit untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya menjadi yang paling besar kedua mencapai Rp28,78 triliun.
Selain itu tiga sektor lain yang mendapat penyaluran paling besar ada kredit untuk pemilikan rumah tinggal sebesar Rp25,07 triliun; kredit bukan lapangan usaha lainnya sebesar Rp16,19 triliun; dan pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp13,86 triliun.
“Rasio kredit bermasalah untuk sektor produktif di Sulsel tercatat lebih tinggi sebesar 3,95%, sementara dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, kredit bermasalah di sektor konsumtif lebih rendah di angka 1,58%. Hal tersebut tentu seiring dengan jumlah penyaluran untuk sektor produktif yang memang lebih tinggi,” paparnya kepada wartawan, Senin, 18 November 2024.
