FAJAR, JAKARTA–Judi online menjadi masalah serius di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi judi online mencapai lebih dari Rp600 triliun pada kuartal I-2024.
Angka tersebut meningkat 83,5 persen sejak tahun 2023 sebesar Rp327 triliun. Tidak hanya itu saja, judi online juga berkontribusi meningkatkan kemiskinan pada masyarakat Indonesia.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen atau 25,9 juta penduduk.
Menanggapi fenomena tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendesak pemerintah beserta stakeholder lainnya untuk menindaklanjuti, agar tidak semakin banyak korban yang berjatuhan.
“Maka kedepannya sebenarnya akar persoalannya ini bukan hanya pinjol atau judol tapi bagaimana Pemerintah dan seluruh stakeholder dapat mengedukasi masyarakat bahwa pinjol dan judol bukan solusi terhadap permasalahan yang ada,” tutur Mufti melalui rilis di Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Ia juga berpesan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk bisa turun langsung di lapangan. “Untuk membantu upaya pemberantasan pinjol yang menjadi momok di masyarakat akar rumput kita. Intinya adalah kehadiran Pemerintah,” ujarnya
Mufti juga menyoroti kasus mafia judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurutnya penegakan hukum memang tidak boleh pandang bulu.
“Bongkar semua sindikat pengendali judol. Dan jangan cuma masyarakat kelas bawah yang disikat kaya Gunawan Sadbor itu. Banyak kok influencer dan publik figur besar yang ikut mempromosikan, tapi kasus hukumnya mandeg. Kita minta penegak hukum adil, jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
