“Itu dasar hukum kami bersikap karena rekomendasi Bawaslu ini muncul setelah adanya penetapan pasangan calon. Maka dari itu, sesuai Pasal 133 PKPU nomor 8 tahun 2024, jika itu terjadi, kami meneruskan ke instansi yang berwenang hingga ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,” pungkasnya. (bso/*)
Kordiv Hukum KPU Palopo Buat Dissenting Opinion, Tolak Keputusan Ketua Terkait Rekomendasi Bawaslu
