FAJAR, JAKARTA–Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati kembali mengingatkan pemerintah terkait anjloknya penerimaan perpajakan.
Menurut Anis, berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP masing-masing terkontraksi 2,73 persen (yoy) dan 4,78 persen (yoy).
“Fenomena meroketnya harga komoditas sudah berakhir, situasi ini menjadi warning bagi pemerintahan baru, agar nantinya lebih hati-hati lagi dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Anis di Jakarta dikutip dari dpr.go.id, Selasa, (5/11/24).
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga akhir Agustus 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp1.776,98 triliun atau baru mencapai 63,41 persen dari target APBN 2024. “Capaian tersebut secara nominal lebih rendah Rp45,15 triliun dari periode yang sama tahun lalu atau terkontraksi 2,48 persen (yoy),” jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Wakil rakyat dari Dapil Jakarta I ini mengingatkan implikasi dari anjloknya pendapatan, sehingga defisit melebar secara signifikan nyaris menyentuh batas aman 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
“Pemerintah perlu rem belanja yang tidak dan kurang produktif. Hal ini sejalan dengan pidato Presiden Prabowo untuk K/L mengurangi studi banding ke luar negeri, atau menahan proyek mercusuar seperti IKN baru, harus ada rasionalisasi program yang dijalankan, sehingga mendorong juga daya beli masyarakat,” paparnya.
Wakil Ketua Baleg ini juga mencermati terpuruknya angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang baru dirilis S&P Global beberapa hari lalu.
