“Keterbukaan informasi publik dan transparansi bukan hanya sekadar jargon, melainkan hak konstitusional bagi setiap warga Sulawesi Selatan,” lanjut Fauziah Erwin.
Menurutnya, untuk memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber daya lainnya berjalan dengan efisien, efektif, dan adil, dibutuhkan pemimpin daerah yang berkomitmen menjamin keterbukaan informasi publik.
Dengan adanya debat publik yang memperhatikan isu keterbukaan informasi, diharapkan masyarakat Sulawesi Selatan dapat memilih calon pemimpin yang benar-benar berkomitmen pada pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran serta sumber daya daerah. (*)
