- Tantangan Pengelolaan Anggaran dan Korupsi
Pemimpin daerah yang terpilih bertanggung jawab mengelola anggaran daerah, tetapi risiko penyalahgunaan anggaran tetap ada. Data dari KPK menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah sering kali melibatkan penyalahgunaan anggaran pembangunan. Misalnya, pada 2019, lebih dari 100 kepala daerah terjerat kasus korupsi terkait proyek infrastruktur. Korupsi ini berdampak langsung pada kemunduran layanan publik dan infrastruktur, yang pada akhirnya menghambat perkembangan ekonomi daerah.
- Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Kebijakan infrastruktur dari kepala daerah sangat penting bagi ekonomi lokal. Sejumlah pemimpin daerah, seperti Ridwan Kamil di Jawa Barat, sukses menggerakkan pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi, yang meningkatkan daya tarik investasi. Infrastruktur yang baik memacu produktivitas dan memperluas akses pasar bagi produk lokal, memperkuat sektor pariwisata, dan menarik lebih banyak investor.
- Ketimpangan Ekonomi Antar-Daerah
Kualitas kepemimpinan yang bervariasi antara daerah memicu ketimpangan pembangunan dan ekonomi. Analisis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan kepemimpinan kuat dalam pembangunan, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, lebih maju dibandingkan daerah dengan manajemen yang lemah. Ketimpangan ini memperlebar kesenjangan ekonomi nasional, menyulitkan daerah tertinggal untuk bersaing dalam menarik investasi.
Andi Yuslim menyebutkan, secara keseluruhan, Pilkada memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam jangka pendek, ada peningkatan ekonomi dari belanja kampanye dan lapangan kerja sementara, sementara dalam jangka panjang, arah kebijakan dan integritas pemimpin daerah memegang peranan penting dalam pembangunan.
