FAJAR, MAKASSAR – Dalam debat perdana sub tema reformasi birokrasi, calon Wali Kota Makassar nomor urut 2, Andi Seto Asapa menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengurai risiko korupsi di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Salah satu langkah yang ia soroti adalah penerapan sistem pengadaan barang dan jasa melalui teknologi e-katalog, yang diklaim mampu meningkatkan efisiensi.
Namun, pasangan Rezki Mulfiati Lutfi ini menyatakan bahwa sistem tersebut masih rentan disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi atau nepotisme.
“Kemudahan e-katalog memang membantu mempercepat proses pengadaan, tetapi kita tidak bisa menutup mata pada celah yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok,” ujarnya.
Seto menambahkan bahwa reformasi birokrasi yang efektif membutuhkan peningkatan kualitas SDM di setiap unit pemerintahan.
Ia menekankan pentingnya pelatihan khusus, transparansi dalam setiap proses, dan pengawasan ketat agar sistem tersebut berjalan sesuai tujuan.
“Untuk meminimalkan risiko korupsi, kita perlu meningkatkan kapasitas SDM di lingkup pemerintahan. Pegawai yang profesional dan terampil akan lebih sulit dipengaruhi oleh kepentingan tertentu,” tegasnya.
Selain peningkatan SDM, Andi Seto Asapa percaya bahwa peran pemimpin sebagai teladan adalah kunci dalam memberantas korupsi.
Menurutnya, seorang pemimpin yang jujur dan konsisten dalam menjalankan prinsip transparansi akan diikuti oleh seluruh jajaran di bawahnya.
Ia juga menyampaikan pengalamannya sebagai Bupati Sinjai periode 2018-2023, di mana ia menerapkan prinsip keteladanan yang berdampak signifikan pada pemerintahan yang bersih dan transparan.
