FAJAR, MAKASSAR — Organisasi lingkungan hidup Walhi se-Sulawesi menyampaikan rekomendasi tegas kepada Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Dalam konferensi pers bertajuk “Selamatkan Sulawesi: Moratorium Tambang Nikel dan Perluasan 1 Juta Hektare Sawit serta Pembangunan PLTU Captive/Industri” Senin, 21 Oktober 2024, Walhi mendesak presiden untuk segera mengambil tindakan nyata guna menyelamatkan lingkungan dan masyarakat Sulawesi dari dampak perusakan yang terjadi.
Konferensi pers yang diadakan secara daring tersebut menghadirkan empat Direktur Eksekutif Walhi dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Sundardi Katili, Direktur Walhi Sulawesi Tengah, memulai dengan memaparkan kondisi terkini di wilayahnya, khususnya terkait dengan program hilirisasi nikel. Menurutnya, sebanyak 113 IUP nikel dengan luas mencapai 259.848 hektare telah memberikan dampak serius bagi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan di Morowali dan Morowali Utara.
Senada dengan itu, Andi Rahman dari Walhi Sulawesi Tenggara mengkritik kebijakan hilirisasi selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi yang dianggap mengorbankan ekonomi rakyat dan memperparah kerusakan lingkungan. Sementara itu, Asnawi dari Walhi Sulawesi Barat menyoroti dampak negatif pembangunan yang berhubungan dengan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru. Ia menyebut bahwa kini terdapat sekitar 70 IUP di empat kecamatan, yang memperburuk kondisi lingkungan.
Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin menyampaikan tujuh rekomendasi utama untuk Presiden Prabowo. Diantaranya selamatkan Pulau Sulawesi, lindungi masyarakat dan alam pulau Sulawesi dari kerusakan lingkungan yang masif. Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, Walhi menilai Undang-Undang ini menurunkan standar perlindungan lingkungan dan sosial di Indonesia.
