Selanjutnya moratorium izin tambang nikel, tinjau ulang perizinan tambang nikel di Sulawesi, audit dampak sosial dan lingkungan yang timbul. Batalkan proyek Sulawesi Palm Oil Belt, Proyek ini dinilai merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan hutan.
Moratorium pembangunan PLTU Captive. Walhi mendesak revisi kebijakan energi terkait pengembangan PLTU di kawasan industri. Cabut peraturan ekspor pasir laut. Menolak peraturan yang membuka ekspor pasir laut yang dapat mengancam ekosistem pesisir.
“Terakhir bentuk badan investigasi lingkungan. Walhi mendorong pembentukan badan yang berfokus pada penegakan hukum lingkungan. Aliansi Walhi se-Sulawesi berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto agar tetap pro-lingkungan dan tidak menambah kerusakan ekosistem di Sulawesi,” ungkapnya. (edo)
