Itu juga menandakan kalau mereka tidak mampu menawarkan program yang relevan bagi masyarakat. Kandidat yang melakukan politik uang biasanya memiliki hubungan sosial yang lemah dengan pemilihnya.
“Inilah saatnya masyarakat memilih kandidat yang memiliki visi dan program pembangunan yang jelas,” terangnya. Akademisi Khair Khalis Syurkati turut mengingatkan bahwa hukuman bagi pelaku politik uang kini lebih berat.
Jika sebelumnya dianggap pelanggaran dengan ancaman satu tahun penjara, kini dianggap sebagai kejahatan pemilu dengan ancaman minimal satu tahun dan denda Rp100 juta.
Namun diakui memang untuk menjerat paslon relatif sulit sebab harus nisa membuktikan bahwa money politics itu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
“Jangan sampai demi Rp100 ribu atau Rp150 ribu, Anda harus berhadapan dengan penjara,” ujarnya. Pilkada Sinjai sendiri diikuti empat paslon.
Yakni Ratnawati Arif-Andi Mahyanto Mazda (RAMAH), Andi Kartini Ottong–Muzakkir (BERAKARMI), Muzayyin Arif-Andi Ikhsan Hamid (MAIKI) dan Nursanti-Lukman H Arsal (SANTUN).
Terkait siapa di antara empat paslon ini yang berpotensi menggunakan praktik money politics, atau siapa di antara mereka yang paling minim memiliki ide dan program tidak diungkapkan.
PT GSI menyampaikan survei yang dilakukan pada 1-10 Oktober 2024 ini tidak masuk pada ranah paslon, melainkan hanya membaca preferensi pemilih di Sinjai yang jumlahnya berkisar 197.158 jiwa. (*)
