Gedung tersebut berada di depan kantor Dinas Kesehatan dan terbuka 24 jam sehari secara terus menerus.
“Ini baru pertama kali di Maros. Belum pernah ada. Sekarang tinggal telpon 119 kemudian pasien langsung dijemput di rumahnya,” tuturnya.
Makanya dengan fasilitas yang begitu lengkap
Chaidir berhasil membawa 14 puskesmas berstatus akreditasi paripurna.
Dimana selama ini Maros belum pernah meraih status paripurna.
“Sebelumnya tidak ada puskesmas yang berstatus paripurna, yang ada itu 2 puskesmas berstatus dasar, 4 utama dan 8 madya,” rincinya.
Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 Pemkab Maros juga berhasil meraih penghargaan UHC award.
Penghargaan UHC ini sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sekitar Rp27 miliar setiap tahunnya yang dianggarkan pemerintah daerah untuk UHC.
Saat 99 persen penduduk Maros telah tercatat sebagai peserta JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
Maros juga telah menerapkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) yang saat ini menjadi percontohan di Indonesia Timur.
“Jadi ILP ini merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk penguatan pelayanan kesehatan primer, yaitu pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas, posyandu, dan pustu,” katanya. (*)
