Menurut Gazali, terkait ketidakhadiran stakeholder tentu ada yang didelegasikan mewakilinya. Contohnya PJ Bupati tidak hadir, tetapi ada Sekkab Luwu yang didelegasikan. Begitu juga Kapolres Luwu ada yang menggantikan.
Intinya ada keterwakilan dari pejabat yang bersangkutan. Keinginan pimpinan DPRD Luwu menghadirkan Sekkab Luwu, perwakilan Kapolres ditolak demonstran.
Tolak Perwakilan Pejabat
Emosi massa tersulut lantaran sejumlah pejabat yang diminta dihadirkan, malah mengirim perwakilan. Para delegasi itu dianggap tak bisa mengambil keputusan.
Perwakilan Aliansi Perjuangan Masyarakat Tana Luwu, Saidi, menolak bertemu dengan Sekkab Luwu Sulaiman mewakili PJ Bupati Luwu. Pendemo juga menolak perwakilan Kapolres Luwu.
“Bapak (pimpinan DPRD Luwu) tidak mampu hadirkan mereka. Jadi bapak tidak mampu mengakomodir sebagai pimpinan tertinggi wakil rakyat,” sesal Saidi.
Para demonstran menolak perwakilan pejabat yang dihadirkan pimpinan DPRD Luwu. Saidi meminta agar ketua DPRD tidak menerima kalau yang diundang pimpinan instansi, tetapi yang datang hanya perwakilan.
“Tidak boleh pimpinan dewan dipecundangi oleh pihak tertentu. Kalian adalah titipan bagi kami. Kalian adalah wakil kami di DPRD Luwu. Bapak punya hak atas nama rakyat untuk memanggil Pj Bupati, Kapolres, dan Kepala Kejaksaan,” tegas Saidi.
Para demonstran kecewa terhadap DPRD Luwu yang tidak mampu menghadirkan pimpinan stakeholder PJ Bupati Luwu, Kejari Luwu, dan Kapolres Luwu. Mereka lalu menarik diri dari kantor DPRD Luwu.
Mereka mengancam melakukan demo ke perusahaan tambang tersebut.
