Ketua Tim Pemenangan AMK, Harmansyah mengatakan, bahwa BPP harus mencerna dengan baik bahwa apa yang menjadi kesepakatan awal yang sudah diasistensi oleh teman-teman BPD tidak dijalankan.
“Kami tidak mengakui soal hasil Musda yang ada di sana (Gedung Manunggal Mini Kompleks Kodam TNI). Persoalan legitimasinya itu adalah pertimbangan BPP yang lebih detail, lebih adil terkait dengan Hipmi Sulsel,” paparnya.
“Kita sudah melaksanakan protes keras di forum dengan pemindahan lokasi ini, tetapi katanya takut ada demo dan sebagainya. Kenapa semua demo harus dikaitkan dengan Hipmi,” lanjut dia.
Sebagai bentuk komitmen menolak hal tersebut, pihaknya akan melanjutkan keberatan dan mungkin ada indikasi penipuan karena pihaknya mengeluarkan budget tidak sesuai dengan peruntukan yang ada.
“Teman-teman BPC sudah melakukan pembayaran, menggugurkan kewajiban tapi hak tidak didapatkan. Termasuk Andi Muhammad Karaka, calon ketua umum yang sudah membayar Rp300 juta untuk mengikuti semua agenda yang ada, ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal,” tuturnya.
Pihaknya juga akan melakukan upaya-upaya hukum, tentu dengan pertimbangan dari tim hukum nantinya. Sebab dia merasa pihaknya sudah merasa dirugikan juga dari segi materi.
“Kalau dengan alasan keamanan atau sebagainya, musda-musda yang lalu juga selalu disetting dengan bagaimana kita proses pengamanan dengan baik,” katanya.
Terkait dengan potensi untuk melakukan laporan kepolisian terkait ini, tambahnya, tentunya bergantung dari pertimbangan teman-teman tim hukum.
