Mantan ketua umum Golkar ini menambahkan ada juga program penerima bantuan iuran (PBI) dalam BPJS Kesehatan, Kartu Tani yang menjangkau sekitar 9 juta petani, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang menjangkau lebih dari 666 ribu mahasiswa.
Belum lagi, dia menghitung sertifikat elektronik, sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), hingga sertifikat halal yang dinilai bisa dimanfaatkan untuk masyarakat mengakses keuangan formal. Aspek tersebut dinilai Menko Airlangga masuk bagian upaya meningkatkan inklusi keuangan.
“Program-program ini lah yang terus kita dorong untuk menjadi bagian daripada data keuangan melalui berbagai sevice atau pun berbagai bantuan sosial yang dllakukan oleh pemerintah,” bebernya. (edo)
