FAJAR, BANGKOK–Mahkamah Konstitusi Thailand pada hari Rabu (14 Agustus) memberhentikan Perdana Menteri Srettha Thavisin karena mengangkat mantan pengacara yang pernah menjalani hukuman penjara ke dalam kabinetnya.
Taipan real estate Srettha menjadi perdana menteri Thailand keempat dalam 16 tahun yang dicopot oleh putusan pengadilan yang sama, setelah pengadilan memutuskan bahwa ia melanggar konstitusi dengan mengangkat menteri yang tidak memenuhi standar etika.
Dikutip dari DD News, pelengseran Srettha setelah kurang dari setahun berkuasa berarti parlemen harus bersidang untuk memilih perdana menteri baru, dengan prospek ketidakpastian yang lebih besar di negara yang selama dua dekade dirundung kudeta dan putusan pengadilan yang telah menjatuhkan banyak pemerintahan dan partai politik.
Srettha menunjuk Pichit Chuenban sebagai Menteri Kantor Perdana Menteri dalam perombakan Kabinet pada bulan April. Pichit dipenjara selama enam bulan pada tahun 2008 atas tuduhan penghinaan terhadap pengadilan setelah ia diduga mencoba menyuap hakim dengan uang tunai $55.000 dalam kantong belanjaan terkait kasus yang melibatkan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.
Pichit menurut laporan VOA mengundurkan diri dari jabatannya beberapa minggu setelah diangkat ketika kontroversi atas insiden tersebut kembali terungkap.
Pengadilan mengatakan bahwa meskipun Pichit telah menjalani hukuman penjaranya, pengadilan mengatakan bahwa perilakunya, sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung, tidak jujur.
Srettha sebagai perdana menteri memiliki tanggung jawab tunggal untuk memeriksa kualifikasi nominasi Kabinetnya, demikian putusan pengadilan. Dikatakan bahwa ia mengetahui masa lalu Pichit tetapi tetap mencalonkannya, dan karenanya pengadilan memutuskan bahwa ia melanggar kode etik.
