FAJAR, MAKASSAR-Universitas Hasanuddin (Unhas) menyelenggarakan Workshop bertema “Penyusunan Pengisian Identifikasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas” di lingkup universitas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi serta memperkuat upaya pembangunan zona integritas di setiap unit kerja, dengan target menciptakan tata kelola yang lebih baik, pelayanan publik berkualitas, serta pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025.
Workshop dimulai pukul 09.30 WITA di Ruang Rapat Senat Lantai 2, Gedung Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Jumat (9/8). Kegiatan tersebut dihadiri Dekan Fakultas/Sekolah, Ketua Zona Integritas Fakultas/Sekolah, Manajer Area Reformasi Birokrasi, Manajer Area Zona Integritas, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/Sekolah, Admin Zona Integritas, serta Tim Reformasi Birokrasi Unhas.
Mengawali kegiatan, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., yang terhubung melalui zoom meeting. Dalam arahanya menyampaikan pentingnya pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja. “Saya perlu memantau dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik, sesuai dengan target dan strategi yang tepat. Tujuannya bukan hanya sekadar penyusunan dokumen, tetapi juga penguatan kelembagaan dengan indikator yang terukur,” ujar Prof. JJ,
Lebih lanjut, Prof. JJ menekankan bahwa program ini tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diimplementasikan dalam kerangka untuk membersihkan birokrasi yang tidak produktif. “Semua ini dibuat dalam kerangka membersihkan birokrasi yang tidak produktif untuk menuju integritas yang baik, demi mencapai hasil yang optimal,” tambahnya. Ia juga memberikan apresiasi kepada Tim Zona Integritas (ZI) yang telah bekerja keras dalam mengembangkan program ini.
Workshop ini dimoderatori Dr. Ir. Dody Dharmawan Trijuno, M.App.,Sc., yang dalam pengantarnya menjelaskan bahwa workshop ini berfokus pada identifikasi masalah dan penyusunan rencana aksi yang komprehensif. Pentingnya keterlibatan setiap unit kerja dalam memahami permasalahan yang ada dan menyusun rencana aksi yang konkrit. “Keterlibatan unit kerja sangat penting agar mereka dapat memahami apa yang terjadi dan mengambil langkah yang tepat untuk perbaikan,” jelasnya.
Pemaparan Tim Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Dr. Ishaq Rahman, S.I.P., M.Si., dan Rahmatullah, SIP., M.Si. Keduanya menjelaskan tentang rencana penyusunan matriks identifikasi masalah dan matriks rencana kegiatan.
“Sering kali kita lupa bahwa program ini merupakan bagian dari pembangunan yang membutuhkan perubahan nyata dan berkelanjutan di setiap unit kerja. Pembangunan Zona Integritas harus menciptakan perubahan nyata dengan tujuan utama menghilangkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelas Dr. Ishaq Rahman
Sekretaris Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Sc., juga menyoroti mengenai aspek layanan yang perlu ditingkatkan. “Masih banyak yang perlu kita perbaiki. Berdasarkan matriks yang telah disusun, kita harus bekerja keras untuk mewujudkan layanan yang lebih baik. Target Unhas adalah mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025.” Jelas Prof. Sumbangan.
Workshop ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya Universitas Hasanuddin untuk memperkuat reformasi birokrasi dan membangun zona integritas yang berkelanjutan, sehingga mampu memberikan layanan yang berkualitas bagi seluruh sivitas akademika dan masyarakat luas. (*)
