Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bone, Andi Akhiruddin juga menyorot masalah gemuknya postur birokrasi OPD. Masalah ini seyogianya telah lama disorot oleh Komisi I dan disebut butuh perampingan.
“Makanya kemarin sempat kita lakukan visibility study terkait perampingan OPD, cuma kan ini masih bergulir terus,” ujarnya.
Perampingan bisa menjadi langkah taktis untuk pengoptimalan APBD. Apalagi, saat ini dalam masa transisi kepemimpinan, sehingga wacana perampingan ini sudah sangat sejalan.
“Mungkin tidak menyelesaikan, tapi bisa mengurangi masalah APBD,” sambungnya.
Soal jumlahnya, masih harus dilakukan kajian lebih lanjut. Beberapa OPD yang dinilai masih serumpun, misalnya Dinas Pertanian, Tanam Pangan, dan Holtikultura, masih bisa dimerger dengan Dinas Peternakan atau Dinas Ketahanan Pangan.
Begitupula dengan Litbang bisa dimerger besama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan beberapa OPD lainnya.
Soal jabatan yang sarat dengan isu politik, menurutnya ini harus dikesampingkan lebih dahulu. Yang utama mengefektifkan anggaran saat ini. (an/zuk)
