FAJAR, JAKARTA–Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan melakukan konsolidasi nasional untuk membuat keputusan terkait pengelolaan izin tambang yang diberikan pemerintah untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) Keagamaan.
Konsolidasi nasional itu akan digelar pada 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta. Hal itu disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Kamis (25/7).
“Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional
yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta,” katanya dikutip dari JawaPos.com.
Ketua PP Muhammadiyah, Dahlan Rais menyebut, Muhammadiyah belum secara resmi memutuskan sikap menerima atau menolak soal izin tambang dari pemerintah.
Dahlan menjelaskan, dalam rapat pleno yang telah digelar PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu belum diputuskan apakah bakal menerima atau menolak IUP tersebut.
Meski begitu, memang ada kecenderungan Muhammadiyah untuk menerima tawaran pemerintah.
“Saya hadir di rapatnya, setahu saya kok belum diputuskan, palu belum di ketok ‘diterima, tok tok’ gitu. Tapi ada kecenderungan setidaknya, kecenderungan menerima,” ucap Dahlan.
Keputusan belum bisa diambil lantaran dalam internal pengurus Muhammadiyah masih memiliki perbedaan pandangan dan pendapat dalam melihat persoalan izin tambang untuk ormas keagamaan tersebut.
“Kan macam-macam orang menyikapi. Ada yang setuju. Ada yang tak setuju disampaikan. Dan ada beberapa yang diam,” jelas Dahlan.
