FAJAR, JAKARTA — Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) terus mendorong penguatan ekosistem haji dan umrah serta efek bergandanya kepada masyarakat sebagai potensi ekonomi dan devisa bagi negara. Langkah ini selaras dengan rencana pemerintah yang ingin mengejar potensi devisa senilai Rp200 triliun yang bisa dibawa masuk ke Indonesia dari kegiatan haji dan umrah.
Ketua Asbisindo, Hery Gunardi mengatakan, setiap tahunnya masyarakat muslim Indonesia mengeluarkan sekitar Rp65 triliun lebih untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di Tanah Suci. Hery menegaskan potensi ini harus dicermati secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Agama memperkirakan potensi devisa yang bisa dibawa masuk ke Indonesia dari kegiatan haji dan umrah mencapai setidaknya Rp200 triliun per tahun. Pada tahun 2024, Indonesia menjadi negara pengirim delegasi haji terbesar di dunia dengan kuota 241.000 jemaah yang terdiri atas 221.00 kuota haji normal dan 20.000 kuota tambahan.
“Asbisindo berupaya mendukung pemerintah dari sisi penguatan ekonomi syariah, dimana salah satu prinsip pengelolaan syariah adalah memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi Masyarakat,” ujar Hery dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan 30 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), Selasa, 23 Juli 2024.
Lebih lanjut, Hery mengatakan ekonomi Indonesia tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05 persen dan tahun 2024 ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,7 persen sampai 5,5 persen. Seiring dengan kondisi ekonomi tersebut kinerja keuangan perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang baik. Pada posisi Februari 2024, Rasio CAR Bank Umum Syariah sudah mencapai angka lebih dari 25 persen, tepatnya 25,35 persen.
