Hal ini, kata dia, menjadi indikator adanya upaya pelemahan terhadap kerja-kerja jurnalistik. Di mana, akses informasi mulai dibatasi. Ruang gerak pencarian informasi.
“Kalau akses informasi itu dihambat, kan NGO tak bisa.mengkaji. Teman-teman mahasiswa tak mendapatkan dokumen pendukung. Diskusi-diskusi mahasiswa yang berbeda pendapat pemerintah bisa menjadi bumerang bagi anggaran riset,” kata Rifqi
Tertutupnya akses informasi, diakuinya, praktis akan memicu peningkatan sengketa informasi. Kalau berbicara lingkungan hidup, maka instansi tertinggi terkait sengketa informasi adalah ATR/ BPN. Lalu, pemerintah daerah. Kemudian KLHK.
Peningkatan ancaman dan hambatan terhadap kegiatan komunitas akademik dan aktivis, baik nasional maupun asing terlalu tinggi. Padahal mereka sangat berperan mendukung kerja jurnalistik di bidang lingkungan hidup.
“Tugas media itu ada dua. Pertama mengedukasi masyarakat. Juga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Nah, edukasi inilah yang menjadi tugas terpenting saat ini. Karena itu sangat dibutuhkan transparansi. Jangan ada pembatasan kebebasan berekspresi,” kata Rifqi. (*)
