BONE, FAJAR-Aset Pemkab Bone besar. Sayang, tak berkorelasi dengan pemasukan daerah.
Aset senilai Rp3 triliun itu dilaporkan belum termanfaatkan secara optimal alias masih menganggur.
Ratusan aset-aset menganggur ini terdiri atas lahan, fasum, hingga gedung.
Aset menganggur ini pun tiap tahun harus dibiayai oleh pemkab dengan anggaran yang tidak kecil. Baik dari sisi pajak, maupun tagihan (listrik, air, hingga keamanan).
Padahal aset-aset ini bisa dimanfaatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone guna menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita sudah perintahkan untuk menggerakkan seluruh aset-aset daerah ini,” kata Pj Bupati Bone Andi Islamuddin, Selasa, 2 Juli.
Pemanfaatan aset daerah ini telah diatensi pihaknya. Dia telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan aset ini. “(Aset ini) yang sampai saat ini tidak mampu men-support atau memberikan sumber pendapatan,” ujar Islamuddin.
Saat ini masih dalam tahap kajian, termasuk potensi yang bisa dihasilkan dari aset-aset itu. “Jadi ini yang sementara kita bicarakan untuk diinventarisasi,” terangnya.
Bone sendiri diketahui merupakan daerah yang masih cukup bergantung terhadap dana transfer dari pusat dan provinsi. Laporan dari Dirjen Pajak beberapa waktu lalu menyebut kemandirian penganggaran di Bone masih sekitar 20 persen.
Tak Seimbang
Pemkab Bone berupaya mengejar status daerah mandiri. Hanya saja, ini masih cukup jauh. Syarat daerah mandiri, minimal PAD dan dana trasfer yang diterima bisa sama banyak. Artinya, antara PAD dan dana transfer 50:50 alias fifty-fifty.
