“Apalagi sekarang kan banyak yang kontra terkait kebijakan tersebut. Jadi harus dikaji terlebih dahulu,” sebutnya
Dia mengatakan kebijakan ini perlu persetujuan kedua belah pihak. “Harus ada kesepakatan antara yang dibebankan dengan pihak penyelenggara,” katanya.
Dia mengkhawatirkan Tapera bisa saja menjadi ladang praktik korupsi. “Tapera ini harus memiliki pengawasan yang ketat dari pemerintah,” akunya.
Dia mengaku pernah menabung asuransi jiwa. Kemudian ketika waktunya selesai masa tabungan ia tak memperoleh apa-apa.
“Saya dulu 22 tahun menabung asuransi jiwa, kemudian ketika saya akan terima, dana tersebut tidak ada, saya termasuk salah satu korban. Jadi rawan sebenarnya,” ungkap politisi Nasdem itu.
Menurutnya saat ini dana yang ada di pusat rawan disalah gunakan. Sehingga ia menyarankan pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada ASN dan pekerja.
“Harus ada pertemuan perwakilan keduanya, agar kesannya tidak ada tekanan dan paksaan,” pungkasnya. (rin/zuk)
