Pimpinan perwakilan Kemenkeu, DJBP Sulsel, menyampaikan bahwa Kemenkeu mendukung penuh program kerja Pemprov. tersebut melalui kebijakan subsidi bunga KUR yang disalurkan oleh tujuh (7) lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan telah memperoleh jumlah kuota masing-masing untuk penyalurannya. Tahun depan jumlahnya ditingkatkan demi kelancaran pelaksanaan program kerja pembanguan Pemprov. Sulsel yang baru ini.
Dari sisi hilirnya, dukungan diberikan oleh dinas terkait, Dinas Perdagangan dan Industri. Plh Kadis Perdagangan menguraikan beberapa dukungn pada sisi membantu kelancaran dalam pemasaran atau perdagangan komoditas tersebut.
Disampaikan bahwa masih akan ada kendala yang sejak dini perlu diperhitungkan. Sebab komoditas pisang ini memerlukan penanganan cukup kompleks dalam proses penyimpanan dan pengirimannya. Sehingga diperlukan beberapa kerjasama khusus dengan pihak strategis lainnya untuk menjaga kualitas komoditas pisang tersebut sampai ke konsumen.
Banyak masukan diperoleh dari beberapa pihak peserta FGD lainnya, baik bersifat kritis, masih meragukan, maupun optimis. Sehingga mengharuskan perlu adanya pertemuan-pertemuan terprogram dan terjadwal secara berkelanjutan, berupa pertemuan koordinasi, arahan-rahan, membenahi hubungan kerja teknis, maupun membahas solusi atas berbagai masalah yang akan dihadapi.
Terakhir, diakui bahwa program kerja bidang ekonomi Pemprov. Sulsel yang terbaru ini merupakan program kerja strategis yang sesuai dengan visi-misi Pembangunan Sulsel kedepan yang mengedepankan program kerja pembanguan berbasis sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang menyertakan peran serta aktif rakyat atau masyarakat kebanyakan bersama pihak strategis pembangunan di Sulsel. Mulai Pemda, Otoritas lembaga keuangan, pengusaha, lembaga pendidikan, termasuk kelompok usaha rakyat.
