FAJAR, MAKASSAR – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) punya peran vital dalam menopang pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan tugas dan fungsinya, secara garis besar ada 13 poin yang menjadi peran BPKP. Itu tertuang
dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 20 tahun 2023, khususnya pada pasal 2 dan pasal 3.
Ini mengenai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam hal ini, BPKP memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional.
Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi dalam perumusan kebijakan nasional pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
Itu meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, mulai dati kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
Kedua, pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah, dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi.
Termasuk juga badan usaha dan badan lainnya, yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah.
