”Pertama, semua institusi pasti punya peran dan fungsinya masing-masing. Ini untuk sistem secara keseluruhan, demi memaksimalkan tugas dan tanggung jawab yang ada,” buka dia.
Kemudian, Sukri menilai ranah BPKP akan sangat vital dalam hal pengawasan. Ini dilakukan untuk meminimalisir potensi terjadinya kesalahan dalam proses pelaksanaan roda pemerintahan.
”Untuk BPKP, tentu fungsi pengawasan yang akan dimainkan pada aspek keuangan dan pembangunan. Tentu saja keberadaan BPKP diasumsikan mampu menjaga tidak terjadinya pelanggaran. Meski sifatnya prefentif, jangan sampai ada kekeliruan atau ketidaktepatan dalam aspek pengelolaan keuangan dan pembangunan,” lanjutnya.
Sebab menurutnya, pemerintah menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Sehingga, harus dipastikan tidak ada penyelewengan yang terjadi.
”Karena pemerintah ini berjalan kan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Sehingga, memang butuh pengawasan dalam proses pelaksanaannya,” imbuhnya.
Selain itu, BPKP juga punya peran penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik. Dengan begitu, regulasi yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan harus tegak lurus dengan kondisi di lapangan.
”Kedua, peran BPKP juga untuk memastikan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehiggga, regulasi harus dipastikan diikuti dan layanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan baik,” kata dia.
Dengan begitu, kata Sukri, BPKP secara preventif harus memastikan hal-hal itu berjalan dengan tepat. Pada akhirnya, kesalahan bisa diatasi dan diantisipasi lebih cepat.
