Kata Zul, setelah ada persetujuan BPKP atas konsultasi perencanaan program yang mereka sampaikan, barulah Pemkot Makassar bisa menetapkan. Namun peran BPKP tidak selesai di situ saja, masih ada tahap pengawasan dan evaluasi yang harus dipastikan berjalan sesuai prosedur.
”Tahapannya, dikonsultasikan dulu sebelum menjadi program. Selanjutnya, diawasi pada saat pelaksanaan, dan kami melaporkan setelah pelaksanaan program rampung dilakukan. Itu yang kami pegang agar tidak melanggar aturan,” kata dia.
- Selamatkan Rp150 Miliar Uang Negara
Tugas BPKP tidak sekadar mengawasi proses pembangunan daerah. Tetapi juga pada ranah pengelolaan keuangan. Buktinya, tahun 2024 ini BPKP Perwakilan Sulsel diberi target untuk menyelamatkan uang negara yang berkisar di angka Rp103 miliar.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Mohammad Risbyantoro. Kata dia, target tersebut mengacu dari capaian yang mereka torehkan pada tahun 2023 lalu, dimana mereka berhasil menyelamatkan Rp150 miliar uang negara.
Namun begitu, Risbyantoro berharap tahun 2024 ini penyelamatan uang negara bisa sesedikit mungkin, atau bahkan nol rupiah. Sebab menurutnya, semakin tinggi uang negara yang diselamatkan, maka semakin tinggi pula praktik pelanggaran pengelolaan keuangan yang terjadi.
”Kami ini dilema. Kalau banyak uang negara yang diselamatkan, itu akan menjadi sebuah prestasi untuk kami. Tetapi di sisi lainnya itu justru menunjukkan hal yang negatif, karena indikasi praktik korupsi juga tinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, setiap tahun pemerintah pusat selalu memberikan target kepada kantor perwakilan, termasuk BPKP Sulsel. Namun begitu, dia berharap target yang diberikan untuk tahun ini tidak tercapai, meski kecil kemungkinan bakal zero kasus.
