Ke-12, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP.
Ke-13, pelaksanaan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP.
Terakhir, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP.
Peran ini tentu sangat penting bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Sebab Makassar menjadi salah satu kota yang punya progres besar untuk menjadi wilayah sentral perekonomian.
Bagaimana tidak, Ibu Kota Sulawesi Selatan berjuluk Kota Daeng ini digadang-gadang bakal menjadi pintu gerbang perekonomian Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Posisi Kota Makassar kian strategis setelah Ibu Kota Negara (IKN) rencananya beroperasi penuh di Pulau Kalimantan. Sehingga, kota ini diprediksi bakal menjadi lokus utama suplai pangan, barang, jasa, dan berbagai kebutuhan di IKN dari KTI.
Dengan begitu, arah pembangunannya juga harus jelas dan terarah, sebab akan berkaitan dengan banyak hal. Meski proses pembangunan kota ini menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun tidak boleh lepas dari berbagai pihak.
Pada dasarnya Pemkot Makassar memang punya hak untuk mencanangkan arah pembangunannya sendiri dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di sana semuanya termuat, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Namun dalam prosesnya, perlu ada kontrol. Dalam hal ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) punya peran yang vital. Sebab mereka yang menjadi rambu dalam menentukan ke mana arah pembangunan Kota Makassar, termasuk dalam hal alokasi anggaran dan pengelolaan keuangan.
