FAJAR,PALOPO– Salah satu daerah yang masih terhambat pencairan anggarannya adalah Palopo. Dari total Rp23 miliar yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pemkot baru mencairkan Rp1 miliar.
Hal tersebut diungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo Irwandi Djumadin kepada FAJAR, Selasa 23 April 2024.
Irwandi menjelaskan untuk pencairan tahap pertama itu sebesar 40 persen atau Rp9,2 M yang sudah harus direalisasikan pada Desember 2023. Kemudian tahap kedua itu sebesar 60 persen atau Rp Rp13,8 M harusnya tuntas di Mei 2024. Namun hingga saat ini yang terealisasi baru Rp 1 M.
“Pencairan tahap pertama yang seharusnya Rp 9,2 M, Pemkot Palopo hanya mentransfer Rp 1 M ke rekening KPU Kota Palopo dengan catatan, kekurangan Rp 8,2 M akan direaliasaikan pada Januari 2024. Namun hingga saat ini belum ada penambahan oleh Pemkot Palopo,” Ungkapnya
Irwandi mengukapkan KPU kota Palopo saat ini fokus untuk menyusun program kerja dan melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Lanjutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan bersurat ke KPU Provinsi SulSel agar menfasilitasi pencairan anggaran pilkada melalui Gubernur Sulawesi Selatan.
“Kami beberapa kali menemui wali kota untuk menanyakan pencairan anggaran pilkada. Terakhir, sebelum lebaran pak wali berjanji akan mengupayakan pencairan anggaran pilkada pada pertengahan April 2024. Namun hingga saat ini belum ada realisasi,” katanya.
Dirinya juga berharap Pemerintah Kota Palopo bisa lebih serius dalam menyukseskan pilkada di Kota Palopo agar pilkada bisa berjalan dengan maksimal.
