“Kenapa saya katakan pemkot tidak serius, karena pemkot tidak memasukkan anggaran pilkada dalam skala prioritas,” ungkapnya
Irwandi menerangkan ketika KPU kota Palopo bersama Ketua Bawaslu Kota Palopo menemui Kepala BPKAD untuk mempertanyakan terkait apa kendala tidak dicairkannya sisa anggaran tahap pertama pada bulan Januari lalu.
Kepala BPKAD Palopo, kata dia, menjawab jila pihaknya lupa memasukkan anggaran pilkada sebagai salah satu mata anggaran yang harus dibayarkan pada Januari 2023.
“Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami,” tuturnya.
Meski belum ada kejelasan jadwal pencairan anggaran dari pemerintah kota, Irwandi mengaku tetap akan fokus menyusun program kerja dan melaksanakan setiap tahapan pilkada berdasarkan anggaran yang tersedia.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Palopo Raodatul Jannah mengatakan, pihaknya telah mencairkan anggaran kepada KPU kota Palopo sebesar Rp1 M, sementara Bawaslu Kota Palopo 500 juta, Alasannya, penundaan anggaran Pilkada karena saat itu tahapan Pilkada belum berjalan.
“Tahapan pilkada kann belum ada di Desember lalu, tetapi, karena kaharusan Mereka harus di anggarkan 40 persen, harus ada cair makanya kami cairkan kurang lebih Rp1 miliar untuk KPU dan Rp500 juta untuk Bawaslu,” kata Raodatul kepada FAJAR Selasa 23 April 2024. (bso)
