Ujian terbesar dalam demokrasi adalah memperjuangkan negarawan untuk mendapatkan posisi dalam wilayah kekuasaan. Dan ujian terbesar subjek kekuasaan adalah memperjuangkan keadilan dan kemakmuran melalui kebijakan publik. Situasi perburuan terhadap jalan keadilan dan kemakmuran adalah kehendak menghadirkan negarawan sebagai aktor penguasa yang mendewasakan politik secara baik dan progresif. Politik sering kali dipertalikan oleh dua konsep alur pikir aktornya, yakni negarawan ataukah politikus. Timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan corak pikir negarawan dan politikus yang mewarnai arah gerak perpolitikan dalam berdemokrasi? Bukankah manusia Indonesia yang terlibat dalam lingkaran politik juga disebut sebagai politikus? Jika politikus dianggap sebagai corak pikir berpolitik, meniscayakan lunturnya corak pikir negarawan, bahkan membahas dan menampakkan corak pikir negarawan tak diperlukan lagi oleh aktor politik sebagai para pejuang demokrasi.
Merebut demokrasi
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghadirkan pemimpin baru dengan kedewasaan berpolitik. Pikir dan perilaku yang mengedepankan etika (moralitas) politik. Dalam hal ini ada ukuran-ukuran etis dan tidak etis. Lebih lanjut bahwa etika politik, ada aturan main yang mengatur kegiatan-kegiatan politik. Kewenangan, status, sikap, norma, hak, dan kewajiban yang tidak kabur dan buram yang dapat dinilai secara jelas (Hendardi, 2020). Dasar bertindak yang diatur oleh koridor moral yang dihidupkan secara pikir dan perilaku.
