“Ini berarti perusahaan-perusahaan mereka meminta restitusi,’’ kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mayoritas berasal dari belanja pemerintah pusat. Terdiri dari dua komponen, di antaranya belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
Untuk belanja pemerintah pusat realisasinya mencapai Rp328,9 triliun atau mencapai 13,3 persen dari pagu. Realisasi ini juga tumbuh 17 persen dari periode sama tahun lalu.
Untuk realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp141,4 triliun atau tumbuh 20,5 persen dari periode sama tahun lalu. ’’Transfer ke daerah ini hampir sepertiga dari belanja pemerintah pusat. Melalui APBD kita membantu pemda dalam menjalankan tugas dan fungsinya,’’ jelas Ani.
Senada, Wamenkeu Suahasil Nazara memastikan pengelolaan APBN tetap kredibel di masa transisi pemerintahan. Dia menggarisbawahi Indonesia telah memiliki pengalaman dalam beberapa peristiwa pemilu, di mana APBN selalu terjaga akuntabilitas dan transparansinya.
’’Pelaksanaan APBN tahun 2024 dan penyusunan APBN tahun 2025 juga akan dilaksanakan sesuai dengan siklus yang telah disepakati dengan parlemen,’’ jelasnya.
(dee/zuk)
