Jika sampai terjadi perang terbuka di LCS, dampaknya bakal terasa secara global. Lebih dari itu, perang terbuka itu akan menjadi ancaman langsung bagi keamanan nasional Indonesia.
Pejabat yang pernah bertugas sebagai panglima TNI itu menyatakan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terus menggaungkan klaim mereka atas LCS. Belum lama, RRT menerbitkan peta baru secara unilateral dengan menambahkan satu garis putus-putus dari nine dashed lines menjadi ten dashed line.
Dengan peta baru itu mereka mengklaim seluruh wilayah LCS. ”Di beberapa bagian, garis putus-putus tersebut bahkan tumpang-tindih dengan wilayah ZEE kita,” ujarnya.
Hadi memastikan, Indonesia secara konsisten telah menyampaikan keberatan atas peta tersebut. Tidak hanya Indonesia, negara-negara lain seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Vietnam juga menyampaikan protes keras. Sebab, klaim RRT tidak berdasar pada UNCLOS 1982.
”Pemerintah Indonesia terus menaruh perhatian dan berkepentingan atas hak berdaulat yang seharusnya dan berhak mengelola kekayaan alamnya” tegas dia.
Untuk memperkuat klaimnya, RRT telah membangun pulau buatan dengan reklamasi fitur-fitur maritim di LCS. ”Yang dilengkapi dengan pangkalan militer dan lapangan udara,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, RRT melalui Coast Guard dan milisi nelayan sipilnya juga terus melakukan penghalauan terhadap kapal nelayan negara lain. Situasi tersebut direspons keras. Utamanya negara-negara yang selama ini bersengketa di LCS.
Tidak sampai di situ, Amerika Serikat (AS) dan sekutunya telah membangun kekuatan aliansi. Yakni AUKUS dan QUAD. Menurut dia, itu dilakukan oleh AS untuk membendung pengaruh RRT di kawasan.
”AS ingin menegaskan agar prinsip freedom of navigation tetap berlaku di LCS,” imbuhnya.(syn/JPG/zuk)
