Kondisi itu sejalan dengan survei yang dilakukan KPK mengenai preferensi masyarakat dalam memilih calon. Baik calon DPR, pimpinan daerah, maupun pimpinan negara. Faktor masyarakat semangat berpartisipasi dalam pemilihan sekitar 90 persennya dipengaruhi adanya faktor uang.
”Ini saya terkonfirmasi juga dan dengar dari orang yang bekerja di rumah saya dan tetangga-tetangga,” katanya.
Mereka bercerita dalam pemiu, ada yang dapat empat sampai enam amplop. Kalau ditotal, satu orang bisa mendapatkan 1 juta rupiah.
Alex juga sempat bertanya siapa yang mereka pilih ketika menerima beberapa amplop tersebut. ”Mereka jawab pokoknya yang ngasih duit. Kalau yang ngasih tiga, dicoblos tiga-tiganya,” ungkap dia.
Menanggapi usul KPK, Kemendagri merespons positif ide penyaluran bansos tersebut. ”Jadi, imbauan-imbauan akan kami lakukan ya. Untuk mengingatkan kembali teman-teman di daerah. Seperti yang pak pimpinan KPK sampaikan,” kata Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw di gedung KPK.
Tomsi enggan menjelaskan secara terperinci langkah pengaturan penyaluran bansos tersebut. Sebab, terkait perda, kewenangannya ada di DPRD dan pimpinan daerah. Sementara untuk kebijakan dari pusat, dalam hal ini Kemendagri, prosesnya bakal panjang. (elo/c9/bay/JPG/zuk)
