Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, dengan adanya Bakti di Sulawesi Selatan dapat membantu digitalisasi lebih baik ke depannya.
“Makanya dibutuhkan dukungan dari APJII dengan melibatkan ISP. Selain itu, dalam mendukung penguatan dan pengawasan infrastruktur jaringan di wilayah Sulawesi Selatan,” ucapnya.
Ketua Badan Pengurus Wilayah APJII Sulampua, Abdul Malik menyebut, salah satu metode yang dapat dijalankan dan sudah dijalankan juga dengan Polhukam di Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Dimana terdapat 18 area blankspot dari area tersebut melibatkan operator untuk mendapatkan solusi bersama. Sehingga dari 18 area blankspot dengan waktu kerja 1 bulan, saat ini tersisa 1 area blankspot yang harus menggunakan Vsat.
“Diharapkan metode tersebut dapat diterapkan juga di Sulawesi Selatan. Selain itu, Diharapkan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulawesi Selatan dapat mengundang operator untuk berdiskusi bersama ,” tuturnya.
Tujuannya untuk mendukung pemerataan layanan internet. Adapun mengenai VSat sekarang sudah ada teknologi baru yang bisa tembus 1 Gbps, dengan melibatkan ISP untuk ke rumah warga dapat menggelar kabel optik.
Jika ada fasilitas dari BAKTI berupa tower yang dapat disewa atau digunakan oleh operator dengan pemanfaatan perangkat dengan menggunakan radius yang terjangkau.
Melalui kolaborasi antara APJII, Bakti Wilayah Kerja VI Makassar, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar, BBPSDMP Kemkominfo Makassar dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulawesi Selatan diharap akan dapat mendukung pengembangan digitalisasi di Sulawesi Selatan melalui pengoptimalan pemanfaatan infrastruktur. (wis)
